Namrole, tekab86.com – Beberapa minggu terakhir ini, Telah menjadi isu nasional, Publik dan pemerintah, baik pemerintah pusat dan pemerintah daerah lagi dibuat ramai dengan pemberitaan terkait penyelesaian penataan tenaga honorer, yang mana sesuai amanat UU Nomor 20 tahun 2023 mengamanatkan pemerintah daerah harus segera menyelesaikan penataan tenaga non-ASN paling lambat Desember 2024, dan telah masuk menjadi program seratus hari kerja kabinet merah putih.
Pemberitaan ini ramai hampir di seluruh platform media sosial, Baik di Mesin pencarian google, Facebook, instagram, tiktok dan youtube
bahkan menurut informasi yang di dapat, honorer berstatus R2 dan R3 hasil seleksi PPPK 2024 tahap 1 tengah menyiapkan demo nasional besar-besaran. Demo nasional yang melibatkan semua unsur honorer mulai dari guru, tenaga kesehatan, teknis administrasi, penyuluh pertanian, Satpol PP, dan lainnya.
Demo ini akan dilakukan pada tanggal 3 Februari 2025, Diperkirakan lebih dari 30 ribu honorer yang akan turun ke jalan melakukan aksi ini
Terkait dengan hal tersebut, Ketua DPRD kabupaten buru selatan priode 2024-2029, Ahmad Umasangaji, yang dijumpai media ini, senin (13/1/2025) mengakui, kabupaten buru selatan sendiri pernah mempunyai sejarah pahit terkait dengan pengadaan pegawai negeri, pada Beberapa tahun lalu, dimana masa aksi pernah melakukan aksinya turun ke jalan, hingga berlanjut sampai pada aksi pembakaran kantor Bupati buru selatan
Mencegah hal itu terulang kembali, pria yang biasa di sapa madoli ini, menyebut, pihaknya bersama pemerintah daerah dalam hal ini BKPSDM kabupaten buru selatan, akan berupaya semaksimal mungkin dan berjuang sedemikian rupa agar para tenaga non- ASN yang telah terdata dan masih aktif, bisa diakomodir semuanya menjadi paruh waktu, bahkan sampai menjadi penuh waktu
Menurutnya para tenaga honorer adalah merupakan pejuang di daerah
“Mereka ini bisa dikatakan pejuang di daerah, bagaimana tidak, dengan upah yang minim dan entah berapa bulan sekali baru diterima, namun mereka tetap bertahan mengabdi berpuluh-puluh tahun untuk daerah, dengan harapan suatu saat ada perhatian khusus dan apresiasi dari
pemerintah untuk mereka”ujar madoli
Oleh karena itu di pemerintahan Kabinet merah putih ini, kami berharap agar Permasalahan terkait penataan tenaga honorer ini bisa segera terselesaikan
“Apalagi program ini telah masuk menjadi program 100 hari kerja kabinet Prabowo-gibran” Tambahnya
Selain daripada itu, dirinya juga berharap agar pihak BKD bisa mendesain kebutuhan formasi sedemikian rupa, agar para tenaga honorer di kabupaten buru selatan ini, semuanya bisa terakomodir dan lulus seratus persen menjadi penuh waktu, seperti yang terjadi pada beberapa kabupaten lain serta beberapa kementrian, yang semua tenaga honorernya lulus seratus persen.
“Meski demikian kami akan terus mendampingi pihak BKD Agar bersama-sama memperjuangkan dan mengawal ini, Hingga saudara-saudara kita yang telah terdata dan masih aktif bekerja, supaya mereka semua bisa mendapatkan hak-hak mereka untuk diangkat menjadi pegawai PPPK” Sebut madoli
Karena itu juga yang menjadi harapan pemerintah pusat agar semua tenaga honorer di daerah bisa terakomodir menjadi pegawai PPPK, kedepan tidak ada lagi yang namanya pegawai honorer, semuanya telah beralih status menjadi pegawai ASN, tambahnya
“kami juga meminta supaya pimpinan OPD Pada dinas/badan, agar menyetop menerima peagawai honorer pada masing-masing dinas, sesuai dengan undang-undang dan arahan/intruksi pemerintah pusat, sebab masalah tersebut bisa mendapat sanksi untuk yang bersangkutan” Pinta Ketua DPRD Bursel
Madoli juga mengungkapkan, akan bersama-sama dengan pihak BKPSDM, untuk memperjuangkan nasib para tenaga honorer ini sampai ke pemerintah pusat
“Bahkan kami bersama pemerintah daerah akan melihat kesempatan, untuk bersama-sama ke Jakarta dalam hal ini kementrian Terkait, demi memperjuangkan apa yang menjadi hak-hak para pejuang (tenaga honorer) di daerah ini” Tandas Anggota DRPD Dua Priode ini
Penulis-Dade Papalia
