Namrole, tekab86.com – Bupati Buru Selatan, La Hamidi SH, menyampaikan kepada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) kabupaten Buru Selatan, Pentingnya Melakukan verifikasi dan validasi terhadap data tenaga honorer sebelum diangkat menjadi PPPK Penuh Waktu Maupun Paruh waktu, upaya ini dilakukan untuk mengantisipasi adanya tenaga honorer Siluman, jelang pengangkatan PPPK Penuh waktu maupun paruh waktu
Menurutnya hal Ini penting agar memastikan bahwa tenaga honorer yang diangkat adalah mereka yang telah lama mengabdi dan memenuhi syarat serta memiliki data yang sah.
Tenaga honorer siluman sendiri adalah istilah untuk tenaga honorer yang nama dan statusnya tercantum dalam sistem, tetapi sebenarnya tidak pernah atau tidak aktif bekerja di posisi tersebut.
“Saya waktu masih menjadi pimpinan DPRD, sering menekankan Pentingnya lakukan verifikasi dan validasi terhadap data tenaga honorer, agar dapat mencegah yang namanya honorer siluman, dan sekarang kami telah berada di dalam pemerintahan, dengan masa pemerintahan yang baru beberapa bulan, untuk itu kami berkomitmen dan terus Berupaya demi kesejahteraan tenaga honorer yang telah lama mengabdi untuk daerah ini”, Ungkap Bupati Kepada Media Ini, Minggu (1/6/2025)
Upaya tersebut, dilakukan untuk memastikan data tenaga honorer yang terdaftar di BKN (Badan Kepegawaian Negara) valid dan terverifikasi.
Secara tegas Bupati Juga Menyampaikan Jika terbukti ada honorer siluman yang sudah diangkat sebagai PPPK, Dirinya akan mendorong BKPSDM untuk mengambil tindakan tegas sesuai dengan peraturan yang berlaku.
“Tindakan ini bisa berupa pencabutan status PPPK atau tindakan lain yang sesuai”, Ujarnya
Selain Itu, Bupati Juga mengingatkan BKPSDM agar memastikan pengangkatan PPPK paruh waktu dilakukan dengan benar dan sesuai dengan ketentuan.
Bupati mendorong BKPSDM untuk mengoptimalkan penggunaan PPPK, baik penuh waktu maupun paruh waktu, dengan memastikan PPPK ditempatkan pada posisi yang sesuai dengan kompetensi mereka dan memberikan pelatihan yang diperlukan untuk meningkatkan kinerja.
Orang nomor satu di Buru Selatan ini, juga mendorong BKPSDM untuk mempercepat pengangkatan PPPK paruh waktu bagi tenaga honorer yang memenuhi syarat. Ini bertujuan untuk memberikan kepastian status kerja dan kesejahteraan bagi tenaga honorer yang telah lama mengabdi.
Untuk Itu, dirinya berharap BKPSDM dapat memastikan bahwa pengangkatan PPPK dilakukan dengan benar, efektif, dan efisien, Serta memastikan bahwa tenaga honorer yang diangkat sebagai PPPK adalah mereka yang telah lama mengabdi, memenuhi syarat, dan dapat memberikan kontribusi positif bagi pemerintah daerah.
Selain dari pada itu, Bupati juga mengajak seluruh pembantunya, Baik pimpinan OPD maupun para kepala desa, agar jangan membuat tindakan-tindakan yang dapat menimbulkan hal-hal negatif dan menjadi sorotan di tengah-tengah masyarakat serta dapat mencoreng nama baik dan citra pemerintah Daerah
” Kita kerja Baik saja di sorot apalagi kerja tidak Baik, untuk itu saya mengajak penyelenggara pemerintahan, Baik kepala desa maupun pimpinan OPD dan seluruh bawahannya mari sama-sama kita menjaga citra pemerintah daerah, dengan tidak membuat Hal-hal negatif yang dapat menimbulkan kegaduhan di tengah-tengah masyarakat Buru Selatan”, pinta orang nomor satu di Bumi lolik lalen fedak fena ini
Bupati juga meminta kepada seluruh masyarakat dan semua pihak agar bersama mengawasi dan mengawal seluruh program pemerintah daerah.
Bupati menyampaikan bila ditemukan ada keganjalan yang merugikan masyarakat dan negara, dalam kebijakan penyelenggara pemerintahan, serta didasari dasar dan Bukti-bukti yang kuat, dirinya mempersilahkan masyarakat untuk melapor kepada pihak berwenang agar segera dan secepatnya ditindaklanjuti, tentunya dengan menggunakan jalur dan sarana yang tepat
” jangan malah menggunakan akun palsu lalu berteriak di media sosial, yang dapat menimbulkan asumsi dan opini, hingga menciptakan perdebatan yang tak berdasar di tengah-tengah masyarakat luas, ” Tegas Bupati
Bupati juga berkomitmen akan selalu berpihak untuk keadilan rakyat kecil
” Untuk masyarakat buru selatan, Jika ada pelayanan yang kurang Baik di dalam struktur pemerintahan, baik yang di lakukan oleh kepala dinas, kepala bidang, kepala seksi atau bahkan staf di kantor itu, maka jangan segan-segan untuk melaporkan hal tersebut, karena saya pastikan akan mengevaluasi dan menindak tegas oknum ASN tersebut,”tegas bupati
Penulis – Dade Papalia
