Rantauprapat,Tekab86.com.Pasalnya, pengadaan barang jasa Pemerintah (PBJP) di OPD dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu tahun anggaran 2025, tidak melalui prosedur, mekanisme dan diduga melanggar ketentuan peraturan yang telah ada Sabtu (03/01/2026). Yaitu, dasar hukumnya, Peraturan Presiden (Perpres) nomor 46 tahun 2025 yang merupakan perubahan kedua atas Perpres nomor 16 tahun 2018, tentang pengadaan barang dan jasa Pemerintah (PBJP). Yang mana, diwajibkan dilaksanakan pada unit
pelayanan pengadaan (ULP) dengan sistem LPSE (Layanan Pengadaan Secara Elektronik) dan disebut satu pintu. Hal tersebut, untuk memastikan adanya transparansi, akuntabel, efesien dan persaingan yang sehat pada Pemerintahan Kabupaten Labuhanbatu.
Artinya, Pemerintahan Kabupaten Labuhanbatu saat tidak keadaan sehat pada pelaksanaan pengadaan barang dan jasa Pemerintah, seperti halnya pada pelaksanaan pengadaan barang dan jasa di OPD Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu tahun anggaran 2025, telah di monopoli oleh oknum oknum tertentu yang dekat dengan Penguasa Kabupaten Labuhanbatu.
Dari hasil tim investigasi serta chek and richek dan konfirmasi awak media di Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu, kemaren, terkait pengadaan barang dan jasa di OPD Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu tahun anggaran 2025. Ironis, ada tiga Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada tahun anggaran berjalan tahun 2025 tersebut. Pada tahap triwulan pertama PPK adalah Kepala dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu yang defenitif inisial dr. RLR menjabat sampai bulan April di Non Aktifkan oleh Bupati Kabupaten Labuhanbatu dr Hj Maya Hasmita. Dan, digantikan dengan Pelaksana tugas (Plt) Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu inisial MS.
Pada, triwulan kedua Plt MS tersebut menjabat selaku PPK di OPD Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu. Selang hitungan bulan, ditahun 2025, Plt inisial MS dicopot dari Kepala dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu dan diganti kan oleh inisial TR juga selaku Plt Kepala dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu pada keempat sampai akhir tahun anggaran 2025. Dan pada akhir triwulan keempat tahun anggaran 2025, Plt inisial TR tersebut menjabat selaku PPK pada pengadaan barang dan jasa di OPD Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu.
Menurut data yang dihimpun tim investigasi awak media ini, pengadaan barang dan jasa Pemerintah di OPD Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu tahun anggaran 2025 terdapat sejumlah paket proyek fisik renovasi Puskesmas didesa Tanjung Haloban sebesar Rp 4,5 milyar dan ada sejumlah puluhan paket proyek rehab Puskesmas dan Puskesmas Pembantu (Pustu) dengan nilai totalnya mencapai lebih kurang 2 Milyar. Dan, paket kegiatan pengadaan barang Alkes peruntukan Puskesmas dan Pustu se Kabupaten Labuhanbatu yang mencapai anggaran Puluhan Milyar rupiah.
Anggaran tersebut bersumber dari pusat yaitu Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Alokasi Umum (DAU).
Hasil konfirmasi kepada mantan Kepala dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu yang defenitif inisial dr RLR, kemaren, ianya mengatakan, sebelumnya ianya di Non aktifkan, selaku Kepala dinas di bulan April ianya telah menyelesaikan dokumen kontrak pengadaan barang dan jasa, dan ada lima paket kegiatan, Alkes, pengadaan BHMP Step Rematri, BHMP Gula Darah, BHMP , BHMP HPV DNA dan Pengadaan Reagen Sanitarian KIT total anggaran sebesar Rp 2,7 milyar.
“Saya di Non aktifkan dibulan April, itu triwulan pertama kegiatan. Dan, semasa saya, ada lima kalau tidak silap, semua kontrak dokumen dan pengadaannya sudah selesai saya kerjakan. Saya selaku PPP sudah saya tanda tangani semua kontrak dokumen yang saya buat. Artinya , semua sudah selesai. Namun, pencairan uang tentang pengadaan itu tidak saya lagi, ya pengganti saya lah ibu MS, selaku Plt yang meneruskannya . Tapi, tidak tahu saya kelanjutannya lagi. Ya, memang banyak paket pengadaan untuk Alkes Kesehatan itu. Setelah ibu MS itukan digantikan dengan ibu TR, ya. Mereka lah coba dikonfirmasi terkait kelanjutan pengadaan Alkes Kesehatan tersebut . Kalau saya sudah selesai kemaren itu dan tidak ada masalah lagi. Walaupun , ada yang tuding saya telah habis anggaran paket pengadaan alkes semuanya. Kan tidak benar itu, buktinya saya di Non aktif kan bulan April. Mana belum bisa pencairan kegiatan pengadaannya “, ungkap dr RLR kepada tim awak media , kemaren.
Namun, kedua Plt Kepala dinas Kesehatan Kabupaten Labubanbatu yaitu inisial MS dan TR sampai saat ini belum dapat dikonfirmasi terkait sejumlah paket pengadaan Alkes dengan nilai total DAK dan DAU tahun anggaran 2025 senilai puluhan milyar rupiah tersebut. Mirisnya, pejabat PPTK Dinas Kesehatan disebut inisial Ria, berulangkali dikonfirmasi, enggan menjawab, terkait pengadaan Alkes dijajaran Dinas Kesehatan Kabupaten Labubanbatu tersebut.
“”Tanya saja pak, kepada PPK nya yaitu Plt Kadis Kesehatan Ibu TR “, ujarnya.
K.Ritonga.
