Labuhanbatu tekab86.com,-Sekretaris Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Kabupaten Labuhanbatu Ali Maya Ritonga mengatakan, terkait SK penempatan guru honorer yang diangkat sebagai jabatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tahun 2023, SK penempatannya telah keluar sebanyak 246 orang guru dan SK penempatan tersebut telah diambil oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu.
“Terkait SK penempatan guru PPPK tahun 2023 , telah diambil oleh anggota Dinas Pendidikan bernama Kamal, pagi ini, Selasa 4 Juni, ini. Dan, SK penempatan guru PPPK itu ditanda tangani pada tanggal 1 Juni, kemaren “, kata Ali Maya Ritonga diruang kantor BKPP Labuhanbatu, Selasa (04/06/2024).
Saat dikonfirmasi tentang Kepala BKPP Kabupaten Labuhanbatu Drs Zainuddin Siregar. Sekretaris BKPP Ali Maya Ritonga menjelaskan kepada awak wartawan, bahwa, terhitung sejak tanggal 1 Juni 2024, Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Labuhanbatu Drs Zainuddin Siregar telah pensiun dan tidak masuk lagi.
“Terhitung tanggal 1 Juni, pak Zainuddin tidak masuk lagi. Beliau telah pensiun”, jelas Ali Maya Ritonga.
Menurut Ali Maya Ritonga, pengangkatan guru honorer sebagai jabatan PPPK tahun 2023 sebanyak 405 dan bukan 409 tersebut, itu adalah Global keseluruhannya. ” Sudah ada berapa kali kita di Labuhanbatu mengangkat guru honorer sebagai jabatan PPPK, lupa saya sudah berapa kali. Namun, ditahun 2024 mendatang ada sebanyak 400 lebih yang akan diusulkan ke Menpan RB, kapan seleksi 2024 tersebut kita tidak tahu, menunggu intruksi dari Menpan. Sebab, seleksinya kan di Medan, tidak di Labuhanbatu”, katanya.
Miris, menguapnya kasus dugaan uang suap Rp 80 juta rupiah perguru honorer yang diangkat sebagai jabatan PPPK tahun 2023 kepermukaan, sehingga pihak Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu dan Kepala BKPP Labuhanbatu, sejak kemaren, terlihat kasak kusuk mengeluarkan SK penempatan para guru honorer yang diangkat sebagai PPPK tersebut.
Sebab, akibat lambannya keluar SK penempatan farmasi guru PPPK tahun 2023 oleh Dinas Pendidikan dan BKPP Labuhanbatu, sehingga berakibat mengocehnya beberapa guru di pelosok desa, terkait belum turunnya SK penempatan para guru yang lulus PPPK tersebut.
“Bagaimana tidak ribut terkait SK penempatan guru PPPK, Karena para guru honorer yang diangkat sebagai pejabat PPPK ditahun 2023 itu, diduga telah membayar uang pelicin perguru nya sebesar Rp 80 juta rupiah termasuk SK penempatan guru PPPK itu. Setelah ini ribut ribut dimedia, terkait dugaan uang suap delapan puluh juta rupiah pergurunya itu, boro boro Dinas Pendidikan dan BKPP Labuhanbatu gerak cepat mengeluarkan SK penempatan para guru honorer yang diangkat sebagai PPPK tahun 2023 tersebut”, Ujar Ketua DPD Tipikor Indonesia Kabupaten Labuhanbatu.
Berita : Dariter Ritonga.
Keterangan : Gambar fhoto
