Gunungsitoli,(tekab86.com).Pertemuan antara Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Gunungsitoli dengan Forum Wartawan Kejaksaan (FORWAKA) yang digelar di sebuah kafe di Kota Gunungsitoli beberapa hari lalu menuai sorotan tajam dari kalangan insan pers. Sabtu 18/04/2026
Pertemuan yang berlangsung di Janji Jiwa tersebut dinilai tidak mencerminkan prinsip keterbukaan informasi publik. Sejumlah wartawan menilai kegiatan itu terkesan tebang pilih karena hanya melibatkan sebagian kecil jurnalis yang dianggap memiliki kedekatan dengan pihak kejaksaan.
Kritik juga datang dari Sekretaris Jenderal FARPKeN yang mempertanyakan sikap Kejaksaan Negeri Gunungsitoli terkait komunikasi dengan organisasi tersebut. Ia menyoroti surat resmi yang telah dilayangkan sejak 1 April 2026 hingga kini belum mendapat tanggapan.
“Jika memang tidak ada pengkotak-kotakan, mengapa surat resmi yang kami sampaikan sejak 1 April tidak dijawab hingga saat ini?” ujarnya.
Ia juga menilai adanya ketidakkonsistenan dalam pola komunikasi pihak kejaksaan.
Menurutnya, klarifikasi yang sebelumnya disampaikan melalui surat resmi justru tidak direspons, sementara pertanyaan yang diajukan langsung oleh jurnalis dalam pertemuan informal malah dijawab.
“Ini menjadi bukti adanya perlakuan berbeda. Saat surat disampaikan tidak ada jawaban, tetapi ketika ditanya langsung justru dijelaskan. Bahkan ketika kami mencoba konfirmasi langsung ke kantor, seringkali alat rekaman atau ponsel dipermasalahkan,” tambahnya.
Sejumlah wartawan yang tidak diundang dalam pertemuan tersebut juga mengaku kecewa. Mereka menilai, sebagai lembaga penegak hukum, kejaksaan seharusnya menjunjung tinggi transparansi serta memberikan akses informasi yang setara kepada seluruh insan pers tanpa diskriminasi.
“Pertemuan seperti ini seharusnya terbuka dan melibatkan semua wartawan, bukan hanya segelintir pihak tertentu. Ini bisa menimbulkan kesan tidak profesional,” ujar salah satu wartawan yang enggan disebutkan namanya.
Pengamat menilai, pola komunikasi yang tidak merata berpotensi memengaruhi independensi pemberitaan serta menurunkan tingkat kepercayaan publik terhadap institusi penegak hukum di daerah.
Ditempat terpisah Ya’atulo Hulu,SH Kasi Intel kejaksaan Gunungsitoli Membenarkan ada pertemuan tersebut, Namun kegiatan kita pada saat itu Rapat tentang kegiatan Forum wartawan Kejaksaan (FORWAKA)
Namun berbanding dengan Penjelasan Sekretaris FORWAKA Haogo Zega yang dilansir dari media Waspada.id,
Secara terpisah Sekretaris Forwaka Gunungsitoli, Haogo Zega menanggapi tudingan tersebut mengatakan bahwa pertemuan yang dilaksanakan dengan Kajari Gunungsitoli didampingi Kasi Intel untuk membahas rencana pelantikan Forwaka Gunungsitoli.
Haogo Zega menerangkan bahwa di sela-sela pertemuan itu beberapa Pengurus Forwaka Gunungsitoli menyelingi untuk konfirmasi isu liar yang beredar di tengah publik terkait penanganan kasus dugaan korupsi RSU Pratama Kabupaten Nias.
“Jadi tidak ada konferensi pers, konfirmasi kasus itu tidak terencana sebelumnya, itu spontan dan hanya kebetulan di sela-sela diskusi mengenai rencana pelantikan Forwaka,” ujarnya.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi dari pihak Kejaksaan Negeri Gunungsitoli terkait tujuan, mekanisme, maupun dasar pelaksanaan pertemuan tersebut.
Kalangan pers berharap ke depan pihak kejaksaan dapat lebih terbuka, profesional, dan inklusif dalam menjalin kemitraan dengan media, demi menjaga kredibilitas serta kepercayaan masyarakat.
(Edward Lahagu)
