Namrole, tekab86.com – Aliansi Honorer R2 dan R3 Indonesia menggelar unjuk rasa di depan Kompleks Parlemen, Jakarta Pusat, Senin (3/2/2025),
berdasarkan informasi yang dihimpun, unjuk rasa dimulai pukul 08.00 WIB. Diperkirakan, kurang lebih ada 13 ribu orang dalam unjuk rasa tersebut. Mereka mendesak hak para tenaga honorer R2 dan R3 menjadi PPPK penuh waktu dan menolak menjadi PPPK paruh waktu.
Di kutip dari berbagai sumber, setidaknya ada beberapa tuntutan massa dalam aksi tersebut.
● Pertama, segera disahkannya RPP Manajemen ASN Turunan dari RUU ASN No. 20 Tahun 2023 yang mengakomodasi tenaga honorer non-database BKN R2 dan R3 sebagai PPPK penuh waktu.
● Kedua, terbitnya Keppres untuk mengangkat Non-ASN Database BKN menjadi PPPK penuh waktu.
● Ketiga, menolak rekrutmen CPNS Tahun 2023 sebelum proses pengangkatan honorer R2 dan R3 tuntas.
● Keempat, pemerintah diharapkan mengoptimalkan anggaran dan formasi untuk pengangkatan tenaga honorer menjadi ASN PPPK penuh waktu di daerah
Ketua Aliansi Honorer R2 dan R3, Faisol Mahardika, Menyampaikan Beberapa tuntutan, saat melakukan pertemuan/Rapat dengan Badan Aspirasi masyarakat (BAM) DPR RI, yang terlaksana di gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta Pusat.
“Tuntutan dari teman-teman honorer Indonesia yang kami rangkum hanya lima. Saya dari Madura, Pak, tapi sekarang saya Indonesia, Pak, saya mewakili seluruh Indonesia. Izinkan saya menyampaikan, Ibu, ada 5 poin tuntutan kami, yaitu yang pertama menuntut hak para R2 dan R3 menjadi PPPK penuh waktu dan menolak menjadi PPPK paruh waktu,” kata Ketua Aliansi Honorer R2 dan R3, Faisol Mahardika, dalam rapat.
Aliansi honorer juga ingin ada kepastian dari pemerintah terkait pengangkatan honorer R2 dan R3 menjadi penuh waktu. Selain itu, meminta pemerintah mempertimbangkan peraturan presiden untuk pengangkatan honorer R2 dan R3 menjadi ASN PPPK penuh waktu.
“Yang kedua, meminta kepastian kapan terealisasinya tuntutan honorer berstatus R2 dan R3 untuk diangkat menjadi penuh waktu,” ujar Faisol.
“Yang ketiga, yaitu meminta pemerintah pusat membuatkan peraturan presiden tentang pengangkatan seluruh honorer data base R2 dan R3 menjadi ASN PPPK penuh waktu,” tambahnya.
Tuntutan keempat adalah meminta pemerintah menyetop sementara tes CPNS atau jalur PPPK jika janji yang sebelumnya belum dipenuhi. Tenaga honorer juga meminta adanya kewenangan pemerintah daerah untuk mengeksekusi anggaran belanja pegawai.
“Jadi harapan kami selama kami R2 dan R3 ini belum diangkat menjadi penuh waktu. Pemerintah jangan dulu membuka CPNS, jangan dulu membuka PPPK karena kami ini masih dalam janji-janji saja begitu,” ujar Faisol.
“Yang terakhir menyerahkan anggaran kepegawaian kepada pusat, karena kami ini selalu dibenturkan dengan keterbatasan belanja pegawai. Dan di sini saya memohon pemerintah dan juga DPR untuk bisa memberikan suatu wewenang untuk daerah itu bisa menganggarkan untuk belanja pegawai atau mungkin langsung dieksekusi oleh pemerintah pusat untuk anggaran belanja dari pegawai ini,” imbuhnya.
Dade Papalia
