Labuhanbatu tekab86.com ,menggelar rapat kerja evaluasi pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai upaya memperkuat implementasi program prioritas nasional di daerah. Rapat tersebut berlangsung di Ruang Rapat Bupati, Kompleks Kantor Bupati Labuhanbatu, Selasa (13/01).
Rapat dipimpin langsung oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Labuhanbatu, Ir. Hasan Heri Rambe, selaku Ketua Satuan Tugas (Kasatgas) MBG Kabupaten Labuhanbatu. Kegiatan ini turut dihadiri Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Labuhanbatu Dr. H. Asbin Pasaribu, para Asisten Setdakab, sejumlah Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), perwakilan dinas terkait, serta para Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) se-Kabupaten Labuhanbatu.
Dalam arahannya, Sekda Hasan Heri Rambe menegaskan bahwa Program Makan Bergizi Gratis merupakan program prioritas nasional Presiden Prabowo Subianto yang termasuk dalam Asta Cita dan wajib disukseskan di seluruh daerah. Oleh karena itu, pelaksanaan MBG di Kabupaten Labuhanbatu harus memenuhi standar yang telah ditetapkan, dilaksanakan secara transparan, serta mengedepankan aspek keselamatan dan kesejahteraan anak-anak sebagai penerima manfaat.
Ini merupakan amanah besar dari Presiden. Kita di daerah harus memastikan pelaksanaannya berjalan dengan benar, higienis, dan tepat sasaran. Jangan sampai terjadi insiden seperti yang pernah terjadi di daerah lain,” tegas Sekda
Dalam rapat tersebut, Sekda menyampaikan rencana untuk mengundang seluruh pengelola dapur MBG guna memastikan kelengkapan dan keakuratan data. Data tersebut nantinya akan disinkronkan dengan dinas dan lembaga terkait. Selain itu, Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu juga akan melakukan evaluasi terhadap pembangunan dan kesiapan SPPG agar seluruh dapur pengelola memenuhi standar yang ditetapkan oleh pemerintah pusat.
Sekda juga mendorong agar bahan pangan yang digunakan dalam Program MBG, seperti sayur-mayur, beras, ikan, dan telur, diprioritaskan dari hasil produksi lokal. Kebijakan ini dinilai penting untuk menjaga perputaran ekonomi daerah serta mendukung petani dan pelaku usaha kecil di Kabupaten Labuhanbatu.
Kalau bisa membeli dari daerah sendiri, jangan diambil dari luar. Supaya ekonomi masyarakat kita ikut bergerak,” ujarnya.
Lebih lanjut, Sekda menegaskan bahwa seluruh dapur penyedia makanan bergizi wajib memiliki sertifikat higienitas dan memenuhi standar kebersihan yang berlaku, serta memiliki sertifikat halal. Pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk memberikan rekomendasi izin operasional sementara bagi dapur yang masih dalam proses pemenuhan persyaratan.
Rapat evaluasi ditutup dengan pesan agar seluruh pengelola dapur dan tim pelaksana menjalankan Program Makan Bergizi Gratis dengan penuh tanggung jawab demi menjamin keberhasilan program serta kesehatan dan kesejahteraan anak-anak di Kabupaten Labuhanbatu.
Fitriadi
