Namrole, tekab86.com – Bupati Buru Selatan, La Hamidi, SH menunjukkan sikap tegas dalam menyikapi berbagai keluhan masyarakat terkait pelayanan publik dan tata kelola birokrasi.
Selain memberikan atensi khusus pada Dinas Kesehatan yang tengah menjadi sorotan tajam.
ia juga memastikan akan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sejumlah unit kerja lainnya di lingkungan Pemerintah Kabupaten Buru Selatan.
Bupati menegaskan bahwa tuntutan masyarakat akan pelayanan yang cepat dan transparan harus menjadi prioritas utama setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Beberapa instansi yang kini masuk dalam radar pengawasan ketat Bupati antara lain:
• Dinas Pendidikan: Menjadi sorotan utama terkait masalah keterlambatan pembayaran hak-hak guru dan berbagai kendala administratif pendidikan lainnya yang menghambat kesejahteraan tenaga pendidik.
• Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil): Bupati menyoroti prosedur pengurusan dokumen kependudukan yang dinilai masih berbelit-belit, sehingga menghambat akses masyarakat terhadap layanan dasar.
• Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo): Disentil terkait minimnya diseminasi informasi daerah kepada publik. Bupati juga mengkritisi kurangnya kompetensi SDM dalam mengelola fasilitas Videotron di kantor Bupati yang seharusnya menjadi sarana informasi utama bagi warga.
• Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD): Dievaluasi terkait pengelolaan keuangan daerah yang berdampak pada keterlambatan hak-hak pegawai, dan lainnya
• Dinas Perhubungan: Bupati instruksikan Dishub tindak lanjuti kerusakan lampu PJU. Dinas Perhubungan diminta segera menurunkan teknisi ke lokasi yang dikeluhkan warga untuk perbaikan cepat
• Bagian Umum Sekretariat Daerah: Mendapat teguran terkait masalah kedisiplinan (absensi), kebersihan ruang pimpinan, hingga penataan lingkungan kantor dan area parkir yang dinilai kurang representatif.
“Evaluasi ini bukan sekadar rutinitas, tapi langkah konkret untuk memastikan birokrasi bekerja efektif bagi rakyat. Jika tidak ada perubahan signifikan, saya tidak segan untuk mengambil tindakan tegas demi kebaikan daerah,” tegas Bupati dalam instruksinya.
Mantan anggota DPRD empat priode ini, Menyebut, Langkah ini diambil guna menyahuti (menjawab) kritik publik sekaligus memperbaiki citra pemerintah daerah di mata masyarakat Buru Selatan.
Sumber/Penulis: Dade Papalia
